Studi Literatur Review Akuntansi : Pelaksanaan APBD Desa Ladang Peris Kecamatan Bajubang Provinsi Jambi

Abstract

Penelitian ini menelaah sistem akuntansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi kepatuhan sistem akuntansi terhadap peraturan yang berlaku, mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi APBDes telah berpedoman pada regulasi yang ada, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan tenaga ahli, pencatatan manual yang rentan kesalahan, keterlambatan dalam proses pelaporan, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan sistem pencatatan keuangan berbasis digital, serta peningkatan pengawasan baik dari pihak internal maupun eksternal. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan APBDes menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

This study examines the accounting system in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Ladang Peris Village, Bajubang District, Batanghari Regency, Jambi Province. The main focus of this research is to evaluate the compliance of the accounting system with applicable regulations, identify obstacles in its implementation, and provide recommendations to enhance transparency and accountability in village financial management. The research employs a descriptive qualitative method with a document analysis approach. The findings indicate that while the APBDes accounting system adheres to existing regulations, several challenges remain, including limited human resources, manual recording prone to errors, delays in reporting, and a lack of transparency in budget management. To address these issues, it is necessary to strengthen human resource capacity, implement a digital financial recording system, and improve both internal and external oversight mechanisms. By adopting these recommendations, APBDes management is expected to become more effective, transparent, and accountable, thereby supporting sustainable village development.